MEDAN – Desakan publik terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik perjudian di wilayah hukum Polsek Patumbak semakin menguat. Publik kini menuntut langkah nyata dan mempertanyakan sejauh mana keberanian serta independensi aparat dalam menindak tegas dugaan jaringan judi dadu dan sabung ayam 'Pak Kulit' & Mak Onces secara transparan dan tanpa kompromi.
Sorotan kritis masyarakat ini berakar pada keresahan terkait dua lokasi yang disinyalir menjadi pusat perputaran uang ilegal. Lokasi dugaan arena sabung ayam di Jalan Jahe, Patumbak Satu, serta lapak judi dadu di Jalan Pertahanan Pasar VII, disebut-sebut beroperasi secara leluasa. Belum adanya tindakan penertiban maupun penyegelan yang konkret hingga hari ini, memunculkan kekhawatiran di tengah publik mengenai potensi pembiaran yang dapat mencederai integritas penegakan hukum.
Guna memenuhi asas keberimbangan informasi (cover both sides) dan Kode Etik Jurnalistik, tim redaksi telah berupaya melayangkan konfirmasi resmi kepada jajaran pimpinan kepolisian terkait. Namun, langkah tersebut berujung pada keheningan. Permohonan klarifikasi yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom., Kasat Intelkam Polrestabes Medan Kompol Lengkap Suherman Siregar, S.H., M.H., dan Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan Iptu M Hafizullah, tidak mendapat balasan.
Sikap tertutup serupa juga ditunjukkan di tingkat sektoral kewilayahan oleh Kapolsek Patumbak AKP M Tommy Franata beserta Kanit Reskrim Polsek Patumbak Iptu Omrin Siallagan, S.H. Hingga berita ini diterbitkan, jajaran pejabat kepolisian tersebut sama sekali tidak bersedia membalas konfirmasi dari redaksi.
Meski dihadapkan pada sikap bungkam aparat penegak hukum, masyarakat tetap menaruh harapan besar agar pihak Polsek Patumbak maupun Polrestabes Medan segera turun tangan dan menindak lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian tersebut secara jujur. Publik secara terbuka menagih implementasi nyata dari asas equality before the law (kesamaan di hadapan hukum). Terdapat ekspektasi wajar agar hukum tidak hanya responsif atau 'tajam ke bawah' saat menindak masyarakat kecil, namun juga memiliki keberanian menyentuh pihak-pihak yang diduga mengelola operasi ilegal dalam skala besar.
Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), eksistensi keramaian di lokasi yang diduga sebagai arena perjudian di area padat penduduk secara logis mengundang tanda tanya terkait efektivitas fungsi intelijen dan deteksi dini kepolisian. Sikap tertutup aparat saat dimintai klarifikasi resmi justru berisiko melahirkan spekulasi negatif yang dapat menggerus marwah institusi Polri. Penindakan yang jujur dan transparan menjadi satu-satunya cara untuk menepis isu miring mengenai dugaan benturan kepentingan di lapangan.
Kini, komitmen jargon "Presisi" yang dibanggakan institusi Polri tengah diuji secara nyata di Medan. Masyarakat, bersama instrumen pilar kontrol sosial, menanti pembuktian kinerja aparat dalam waktu dekat. Mampukah kepolisian membuktikan nyalinya dengan melakukan tindakan hukum yang jujur, terukur, dan tuntas terhadap dugaan jaringan 'Pak Kulit' & Mak Onces? Ataukah dugaan sindikat ini memang terlalu kokoh untuk ditembus oleh hukum? Waktu dan tindakan nyata di lapangan yang akan memberikan jawaban pastinya.